Bawaslu: KPU Dapat Rapor Merah Dan Tak Naik Kelas

Jakarta (SuaraMedia News) ­ 

Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) sama sekali tak mampu

memuaskan Bawaslu. Terbukti lembaga pengawas pemilu itu memberikan nilai merah terhadap kinerja

KPU selama menghelat Pilpres 2009.

"Kalau saya memberi rangking untuk KPU hanya dapat nilai 5. Artinya masih tidak naik kelas," ujar

anggota Bawaslu, Bambang Eka Cahya Widodo di Jakarta, Jumat (24/7/2009).

Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti juga menilai perhelatan Pilpres 2009 tidak jelas, karena KPU

disinyalir tidak netral. Dia berpandangan penetapan hasil pilpres harus didasarkan pada dua sisi, yaitu

dalam aspek legitimasi hukum dan legitimasi politik.

"Yang dilakukan pasangan nomor urut 1 dan 3 merupakan langkah legitimasi politik dimana mereka

tidak mau menandatangani. Secara politik itu sama saja diibaratkan membuat lubang sendiri kalau

KPU besok memaksa untuk ditandatangani," ujarnya.

Ray menilai sikap KPU selaku penyelenggara negara, terlihat memaksa dan berkilah saat proses

penghitungan suara. Dia mencontohkan KPU sering berkilah dan tidak sesuai dengan aturan dalam

UUD 1945.

"Untuk apa buru­buru, masih ada waktu hingga tanggal 25 Juli nanti. KPU itu sudah kilah misalnya

berkilah dengan persoalan DPT sudah selesai dan tidak perlu diperdebatkan, lalu selesai dengan

ketukan palu. Itu jelas salah selain itu di UU disebutkan sidang pleno rapat terbuka dan harus

disaksikan dan ditandatangani oleh masing­masing pasangan capres­cawapres, baru namanya sah,"

pungkasnya.

Sementara itu, Rendahnya legitimasi penghitungan suara pada Pilpres 2009 diprediksi menjadi

persoalan utama yang akan diangkat para capres­cawapres serta tim suksesnya, ketimbang persoalan

lain dalam perhelatan pilpres pada 8 Juli lalu.

Hal itu karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan dua blunder. Yaitu tidak menginformasikan

sistem penghitungan suara menggunakan SMS kepada para capres­cawapres serta tidak transparan

dalam menyampaikan data daftar pemilih tetap (DPT).

"Permasalahan penetapan hasil pilpres lebih dititikberatkan pada legitimasi penghitungan suara," ujar

anggota Bawaslu, Bambang Eka Cahya Widodo di Jakarta.

Bambang menyebut pihaknya menerima banyak laporan pelanggaran Pilpres 2009 dari masyarakat,

pemantau pemilu, serta anggota tim sukses di lapangan. "Tapi persoalan di pilpres lebih kepada

legitimasi penghitungan suara meski ada beberapa persoalan lain seperti money politics dan pemilih

ganda," ujarnya.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum diimbau menunda penetapan hasil Pemilihan Presiden pada

Sabtu 25 Juli 2009. Sebab, saksi dari dua pasangan kandidat  presiden dan wakil presiden menolak

menandatangani hasil rekapitulasi suara pemilihan.

Hal itu dikemukakan Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, dalam tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Presiden di gedung Parlemen, Senayan. Lingkar Madani adalah organisasi non pemerintah

yang resmi ikut memantau pelaksanaan Pemilu.

Menurut dia, penolakan penandatanganan sertifikasi hasil penghitungan resmi KPU oleh saksi

pasangan Megawati Soekarnoputri­Prabowo Subianto dan pasangan Jusuf Kalla­Wiranto akan

membuka peluang permasalahan hukum, terutama bagi pasangan terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.

Sebab, kata Ray, dalam Undang­undang Pemilihan Presiden penetapan hasil rekapitulasi baru dapat

dikatakan lengkap dan aman jika dihadiri dan ditandatangani oleh semua saksi.

Itulah sebabnya, Ray mengusulkan kepada KPU agar mengundur waktu penetapan sampai 27 Juli.

Apalagi, katanya, UU memberikan peluang bagi komisi ini untuk menetapkan rekapitulasi sampai

tanggal itu, bahkan sampai 7 Agustus atau sebulan setelah pelaksanaan Pemilihan Presiden.

“Soal penolakan penandatanganan itu jangan dianggap remeh,” katanya.

Ray memaknai penolakan penandatanganan oleh saksi­saksi dari dua pasangan kandidat itu sebagai

upaya perlawanan untuk terus mempersoalkan hasil Pemilihan Presiden.

Tapi, Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary punya argumentasi untuk menjelaskan alasan pengumuman

tetap akan dilaksanakan besok.

“Soal tidak mau tanda tangan itu tidak usah dibesar­besarkan. Sebab, itu tidak akan mengurangi

keabsahan,” katanya. Selama ini, tim pemenangan pasangan Megawati sangat kritis terhadap proses Pemilihan Presiden.

Mereka berupaya mengungkap berbagai indikasi kecurangan dan pelanggaran selama pemilihan.

Salah satu  bentuk protes itu ialah, ketika rekapitulasi suara dilaksanakan, mereka menolak

menghadirkan saksi. Bahkan mereka tidak mau mengakui rekapitulasi itu.

Tim JK­ Wiranto juga kritis. Mereka juga sepakat dengan tim Mega­Prabowo untuk memperkarakan

hasil Pemilihan Presiden. Bahkan, dalam rekapitulasi kemarin, saksi dari JK­Wiranto menyatakan walk

out.

Lalu, mereka melayangkan protes kepada KPU agar menghentikan rekapitulasi

www.suaramedia.com